Tag: Kebijakan Bisnis dan HAM
-
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM Pasca 15 Tahun Perjalanan: Masih Relevankah untuk Mengatasi Permasalahan HAM terkait Bisnis di Indonesia? (Bagian I)
Pendahuluan: Norma Bisnis dan HAM dalam Tekanan Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan lanskap norma yang kompleks, yang terdiri dari perpaduan antara instrumen hukum tidak mengikat (soft law) yang terfragmentasi serta ketentuan hukum yang bersifat wajib (hard law), baik pada level nasional, regional, maupun internasional. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United…
-
Peran Pimpinan Perusahaan Dalam Mengintegrasikan Uji Tuntas HAM ke dalam Tata Kelola Perusahaan
Uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence /HRDD) merupakan salah satu kerangka penting dalam tata kelola perusahaan. Ide dasarnya sangat sederhana: perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana keputusan bisnisnya dapat memengaruhi kehidupan manusia. Prinsip 13 UNGPs menjelaskan bahwa tanggung jawab…
-
Relasi Antara Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM dengan PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM)
Jauh sebelum Kementerian HAM menyusun Rancangan Perpres tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM, pada tahun 2021, saat kedudukan masih setingkat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan berada dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM berinisiatif mengembangkan aplikasi berbasis website yang diberi nama PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia). PRISMA…
-
Strategi Masa Depan Bisnis Bersama Bisnis dan HAM
Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan memandang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai beban. Adanya checklist dari auditor dan regulasi dari pemerintah, hanya sekadar menjadi bunga-bunga yang akan dipenuhi seadanya. Alasan terpentingnya hanyalah yang penting tidak melanggar, agar tidak kena sanksi. Dulu, pola pikir seperti itu sangat wajar. Tapi di 2026, paradigma seperti itu tidak lagi…
-
Bagaimana Kerangka dan Substansi Pokok Rancangan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia?
Pemangku kepentingan bisnis dan hak asasi manusia, dan masyarakat global tentu memiliki rasa keingintahuan yang besar mengenai proses dan progres pembahasan Rancangan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dorongan untuk mengetahui dan memahami mengenai Rancangan Perpres ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia sebagai salah satu pioneer yang menerima dan…
-
Perkembangan Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia
Tahun 2026 menciptakan momen-momen penting dalam perkembangan wacana dan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut terefleksikan dengan diintegrasikannnya isu bisnis dan hak asasi manusia ke dalam RUU HAM, dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sedang dibahas di Kementerian…