Author: Wahyu Wagiman
-
Peran Pimpinan Perusahaan Dalam Mengintegrasikan Uji Tuntas HAM ke dalam Tata Kelola Perusahaan
Uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence /HRDD) merupakan salah satu kerangka penting dalam tata kelola perusahaan. Ide dasarnya sangat sederhana: perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana keputusan bisnisnya dapat memengaruhi kehidupan manusia. Prinsip 13 UNGPs menjelaskan bahwa tanggung jawab…
-
Relasi Antara Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM dengan PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM)
Jauh sebelum Kementerian HAM menyusun Rancangan Perpres tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM, pada tahun 2021, saat kedudukan masih setingkat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan berada dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM berinisiatif mengembangkan aplikasi berbasis website yang diberi nama PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia). PRISMA…
-
Bagaimana Kerangka dan Substansi Pokok Rancangan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia?
Pemangku kepentingan bisnis dan hak asasi manusia, dan masyarakat global tentu memiliki rasa keingintahuan yang besar mengenai proses dan progres pembahasan Rancangan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dorongan untuk mengetahui dan memahami mengenai Rancangan Perpres ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia sebagai salah satu pioneer yang menerima dan…
-
Perkembangan Kebijakan Bisnis dan HAM di Indonesia
Tahun 2026 menciptakan momen-momen penting dalam perkembangan wacana dan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut terefleksikan dengan diintegrasikannnya isu bisnis dan hak asasi manusia ke dalam RUU HAM, dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sedang dibahas di Kementerian…